Jokowi Tetapkan Beberapa Poin Baru Dalam RUU KUHP

RUU KUHP ditetapkan Pemerintah dan DPR

NewsPendidikan – Jokowi pimpin Rapat Terbatas (Ratas) terkait pembahasan Proses Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat ini berlangsung pada  Senin 28/11 di Kantor Presiden Jakarta. Dalam RUU KUHP ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kepada awak media usai melakukan rapat paripurna tingkat I. Bahwasannya sejumlah masalah dalam RUU KUHP telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

“Ada materi-materi yang mengalami perdebatan baik di kalangan masyarakat maupun antarpartai. Tapi sejumlah masalah sudah mencapai kesepakatan. Dan juga sudah di koordinasikan untuk mencari temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara,”ucap Mendagri.

Poin yang di bahas dalam RUU KUHP

Ada beberapa poin yang di bahas dan mengalami perubahan yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang biasa disebut Living Law, pidana mati dan juga pencemaran nama baik.  Tentunya beberapa poin-poin ini telah melalui proses rapat bersama dan disepakati RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Dalam undang-undang baru pidana mati ada sedikit perubahan yang terjadi dan telah melalui keputusan bersama. Wakil Menteri Hukum dan Ham Eddy Hiariej mengatakan bahwa RKUHP yang baru pidana mati di jatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.

Baca Juga: Tips Anti Galau Memilih Jurusan Kuliah

Dalam hal ini hakim tidak bisa langsung menjatuhi pidana mati secara langsung. Akan tetapi seseorang terpidana hukuman mati di berikan masa percobaan 10 tahun. Apabila dalam jangka waktu 10 tahun terpidana hukuman mati dapat berubah sikap dan berkelakuan baik. Maka pidana mati akan di batalkan dan di ubah menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana 20 tahun penjara.

Tak hanya itu pemerintah juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. “Baik dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerahan harkat dan martabat Presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan penghinaan dan kritik,” ujar Eddy melansir dari laman setkab.go.id.

Pasal terkait pencemaran nama baik juga di hapuskan oleh pemerintah dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan UU ITE di masukkan dalam RKUHP untuk meminimalisasi disparitas putusan.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *